ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan komitmen politik yang kuat, yang ditandai dengan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Perpres No. 28 Tahun 2020 sebagai lembaga koordinator utama. Analisis kebijakan ini difokuskan pada tiga pilar utama: keuangan syariah, industri halal, dan dana sosial syariah. Di sektor keuangan, kebijakan yang dianalisis mencakup merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menciptakan bank syariah skala global, penerbitan regulasi OJK yang mendukung inovasi produk seperti Sukuk dan Fintech Syariah, serta upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Pada pilar industri halal, fokus analisis adalah pada implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kebijakan pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) dan penyederhanaan proses sertifikasi halal juga menjadi sorotan sebagai upaya mendorong daya saing. Untuk dana sosial syariah, kebijakan pemerintah dievaluasi dari sisi penguatan tata kelola ZISWAF melalui BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta integrasinya dengan program pengentasan kemiskinan nasional. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun kerangka kebijakan sudah cukup komprehensif, tantangan utama terletak pada aspek implementasi, koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, kesenjangan literasi di masyarakat, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika pasar global. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan penyempurnaan regulasi untuk memastikan kebijakan yang ada efektif dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.