TRANSFORMASI EKONOMI DAERAH BERBASIS SYARIAH: STUDI PADA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Abstract

Penelitian ini menganalisis proses transformasi ekonomi daerah berbasis syariah dengan studi kasus pada Provinsi Aceh, satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal mengimplementasikan syariat Islam secara kafah (menyeluruh), termasuk dalam aspek ekonomi. Transformasi ini dipayungi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mewajibkan konversi seluruh lembaga keuangan konvensional menjadi syariah selambat-lambatnya pada Januari 2022. Kajian ini mengevaluasi dampak, tantangan, dan prospek dari kebijakan unik ini. Dampak utama terlihat pada lanskap sektor keuangan Aceh yang kini sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang secara teoretis diharapkan dapat mendorong pembiayaan berbasis sektor riil dan keadilan ekonomi. Namun, transformasi ini menghadapi berbagai tantangan signifikan. Pertama, tantangan literasi dan adaptasi masyarakat serta pelaku usaha yang masih memerlukan pemahaman mendalam tentang produk dan mekanisme keuangan syariah. Kedua, keterbatasan variasi produk dan layanan keuangan syariah dibandingkan dengan sistem konvensional sebelumnya, yang berpotensi menghambat dinamika ekonomi. Ketiga, tantangan dalam pengawasan dan penegakan qanun untuk memastikan implementasi yang substantif, bukan sekadar formalitas. Keempat, perlunya pengembangan ekosistem pendukung seperti industri halal, pariwisata syariah, dan optimalisasi dana sosial Islam (Baitul Mal) agar transformasi tidak hanya terjadi di sektor keuangan. Prospek keberhasilan transformasi ekonomi Aceh sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan tersebut, serta membuktikan bahwa model ekonomi berbasis syariah mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Aceh secara luas.