Jurnal Vokal adalah publikasi ilmiah yang didedikasikan untuk eksplorasi dan analisis mendalam tentang berbagai aspek pembangunan nasional di Indonesia. Jurnal ini menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk membagikan temuan penelitian inovatif, tinjauan kritis, serta gagasan konstruktif terkait kemajuan dan tantangan pembangunan di berbagai sektor. Kami menyambut kontribusi dari disiplin ilmu yang beragam, termasuk ekonomi, ilmu politik, sosiologi, geografi, dan perencanaan pembangunan. Terbit dua kali setahun, setiap bulan Mei dan November, Jurnal Vokal berkomitmen untuk menyajikan artikel-artikel berkualitas tinggi yang mendorong diskusi informatif dan solusi transformatif bagi agenda pembangunan nasional. Fokus kami mencakup, namun tidak terbatas pada, topik-topik seperti kebijakan publik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi sosial. Melalui publikasi ini, kami berharap dapat memperkaya wacana dan mendukung upaya kolektif dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
PENGARUH PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan kesejahteraan masyarakat. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Program Kotaku terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan masyarakat di perkotaan, khususnya terkait perbaikan infrastruktur dasar, sanitasi, dan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan meliputi studi kasus pada beberapa lokasi implementasi Program Kotaku, survei rumah tangga di permukiman kumuh, serta wawancara mendalam dengan masyarakat, fasilitator program, dan pemerintah daerah. Data dikumpulkan mengenai jenis intervensi (misalnya, jalan lingkungan, drainase, MCK), perubahan kondisi lingkungan, dan persepsi masyarakat terhadap kualitas hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kotaku telah berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan sanitasi. Namun, pembahasan juga mengungkapkan tantangan terkait keberlanjutan pemeliharaan, partisipasi masyarakat yang belum merata, dan integrasi dengan perencanaan kota yang lebih luas. Keberhasilan Program Kotaku memerlukan penguatan kelembagaan masyarakat, pelatihan keterampilan pemeliharaan, dan sinergi dengan program pembangunan kota lainnya untuk memastikan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Â
PERAN SEKTOR INFORMAL DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN KETAHANAN EKONOMI RUMAH TANGGA DI PERKOTAAN
Sektor informal memainkan peran krusial dalam penyerapan tenaga kerja dan menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga, terutama di perkotaan. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis peran sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja dan ketahanan ekonomi rumah tangga di perkotaan, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi pemberdayaan. Metode yang digunakan meliputi survei terhadap pekerja sektor informal (misalnya, pedagang kaki lima, pekerja serabutan, pengemudi ojek online), wawancara mendalam dengan mereka, serta analisis data ketenagakerjaan. Data dikumpulkan mengenai jenis pekerjaan, pendapatan, akses terhadap jaminan sosial, dan persepsi terhadap regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor informal menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan menjadi jaring pengaman ekonomi. Namun, pembahasan juga mengungkapkan tantangan terkait ketidakpastian pendapatan, kurangnya perlindungan sosial, dan stigma. Pemberdayaan sektor informal memerlukan fasilitasi akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kebijakan yang inklusif (misalnya, jaminan sosial, perizinan yang mudah) untuk memastikan kontribusi penuh mereka terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Â
ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU UNTUK PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Ekonomi biru menawarkan potensi besar untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan memanfaatkan sumber daya kelautan secara optimal. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengembangan ekonomi biru di Indonesia, khususnya terkait perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, dan energi kelautan. Metode yang digunakan meliputi analisis kebijakan kelautan dan perikanan, wawancara dengan pemangku kepentingan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, nelayan, pelaku pariwisata), serta studi kasus pada beberapa wilayah pesisir. Data dikumpulkan mengenai jenis investasi, praktik pengelolaan sumber daya, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi biru memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan konservasi. Namun, pembahasan juga mengungkapkan tantangan terkait penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal, degradasi lingkungan laut, dan kurangnya kapasitas SDM. Keberhasilan ekonomi biru memerlukan kerangka regulasi yang kuat, investasi pada infrastruktur dan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir untuk memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan adil. Â
PENGARUH PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA
Dana Desa adalah instrumen penting untuk pembangunan pedesaan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas pemerintah desa. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh program penguatan kapasitas pemerintah desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, khususnya terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas. Metode yang digunakan meliputi studi kasus pada beberapa desa yang menerima program penguatan kapasitas, survei terhadap aparatur desa, serta wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Data dikumpulkan mengenai jenis pelatihan yang diberikan, perubahan dalam praktik pengelolaan dana, dan persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penguatan kapasitas secara signifikan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa. Namun, pembahasan juga mengungkapkan tantangan terkait rotasi aparatur, kurangnya pendampingan berkelanjutan, dan tekanan politik lokal. Keberhasilan pengelolaan Dana Desa memerlukan penguatan kelembagaan desa, pelatihan yang relevan dan berkelanjutan, serta pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk memastikan pembangunan desa yang transparan dan bermanfaat bagi semua. Â
PERAN SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENDORONG INOVASI DAN DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL
Sektor pendidikan tinggi (PT) memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi dan daya saing industri nasional melalui riset, pengembangan, dan transfer teknologi. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis peran PT dalam mendorong inovasi dan daya saing industri nasional, khususnya terkait kemitraan industri-akademisi, hilirisasi hasil riset, dan pengembangan SDM unggul. Metode yang digunakan meliputi survei terhadap industri dan PT mengenai tingkat kolaborasi, wawancara dengan pimpinan PT, peneliti, dan pelaku industri, serta analisis data paten dan publikasi ilmiah. Data dikumpulkan mengenai jenis riset yang dilakukan, jumlah paten yang dihasilkan, dan tingkat penyerapan lulusan di industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT telah berkontribusi pada inovasi dan daya saing industri. Namun, pembahasan juga mengungkapkan tantangan terkait kesenjangan antara riset dan kebutuhan industri, kurangnya pendanaan riset yang memadai, dan birokrasi. Penguatan peran PT memerlukan kerangka kebijakan yang mendukung kolaborasi, insentif riset yang berorientasi hilirisasi, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri untuk memastikan PT menjadi motor penggerak inovasi nasional. Â
ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA HIJAU UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PERKOTAAN
Konsep kota hijau (green city) semakin relevan untuk mengatasi tantangan lingkungan perkotaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengembangan kota hijau di Indonesia, khususnya terkait perencanaan tata ruang hijau, pengelolaan energi dan limbah, serta transportasi berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi analisis kebijakan dan program pemerintah daerah terkait kota hijau, studi kasus pada beberapa kota yang mengimplementasikan inisiatif hijau, serta wawancara dengan pemerintah kota, akademisi, dan praktisi lingkungan. Data dikumpulkan mengenai indikator kota hijau (misalnya, ruang terbuka hijau, penggunaan energi terbarukan, sistem transportasi publik), tantangan implementasi, dan tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kota hijau telah mendorong perubahan positif dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Namun, pembahasan juga mengungkapkan tantangan terkait pendanaan, koordinasi antarlembaga, dan kesadaran masyarakat. Keberhasilan kota hijau memerlukan perencanaan yang komprehensif, investasi berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan kota yang layak huni, resilient, dan berkelanjutan. Â
PENGARUH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN
Masyarakat adat seringkali memiliki kearifan lokal yang mendalam tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh program pemberdayaan masyarakat adat terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan mereka, khususnya terkait pengakuan hak ulayat, pengelolaan sumber daya alam berbasis adat, dan pengembangan ekonomi lokal. Metode yang digunakan meliputi studi kasus pada beberapa komunitas adat yang menerima program pemberdayaan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, anggota komunitas, dan fasilitator program, serta analisis data tutupan hutan dan pendapatan. Data dikumpulkan mengenai jenis program (misalnya, pemetaan wilayah adat, pelatihan pengelolaan hutan), perubahan dalam praktik konservasi, dan dampak terhadap pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adat secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan konservasi lingkungan dan kesejahteraan. Namun, pembahasan juga mengungkapkan tantangan terkait proses pengakuan hak yang panjang, konflik dengan pihak luar, dan kurangnya dukungan pemerintah. Keberhasilan pemberdayaan memerlukan pengakuan penuh hak-hak adat, fasilitasi akses terhadap sumber daya, dan pengembangan ekonomi yang sesuai dengan kearifan lokal untuk memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Â
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENDORONG INOVASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah instrumen penting untuk mendorong inovasi dan pengembangan ekonomi lokal di pedesaan. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis peran BUMDes dalam mendorong inovasi dan pengembangan ekonomi lokal, khususnya terkait diversifikasi usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan asli desa. Metode yang digunakan meliputi studi kasus pada beberapa BUMDes yang berhasil, wawancara dengan pengelola BUMDes, aparatur desa, dan masyarakat, serta analisis data keuangan dan jenis usaha. Data dikumpulkan mengenai jenis usaha yang dikembangkan (misalnya, pariwisata, pengolahan hasil pertanian, perdagangan), inovasi yang dilakukan, dan dampak terhadap ekonomi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa. Namun, pembahasan juga mengungkapkan tantangan terkait kapasitas manajemen, permodalan, dan persaingan pasar. Penguatan BUMDes memerlukan pelatihan manajemen, fasilitasi akses permodalan dan teknologi, serta dukungan kebijakan yang kondusif untuk memastikan BUMDes dapat berinovasi dan berkontribusi secara optimal pada pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Â
ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA BERKELANJUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI
Sektor perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi, namun perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengembangan sektor perikanan budidaya berkelanjutan di Indonesia, khususnya terkait praktik budidaya ramah lingkungan, diversifikasi komoditas, dan pemberdayaan pembudidaya. Metode yang digunakan meliputi analisis kebijakan perikanan budidaya, wawancara dengan pembudidaya, penyuluh perikanan, dan pembuat kebijakan, serta analisis data produksi dan praktik budidaya berkelanjutan. Data dikumpulkan mengenai jenis komoditas yang dibudidayakan, insentif yang diberikan, dan tantangan yang dihadapi (misalnya, penyakit, pakan, pemasaran). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mendorong perikanan budidaya berkelanjutan. Namun, pembahasan juga mengungkapkan tantangan terkait kurangnya sosialisasi, akses terbatas terhadap teknologi dan modal, serta dampak lingkungan. Keberhasilan perikanan budidaya berkelanjutan memerlukan insentif yang lebih kuat, pelatihan komprehensif, dan pengembangan rantai nilai yang mendukung produk berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang dan kesejahteraan pembudidaya. Â
PENGARUH PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Program pengembangan kawasan perdesaan prioritas (KPP) bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan yang tertinggal. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh program KPP terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan akses layanan publik. Metode yang digunakan meliputi studi kasus pada beberapa lokasi KPP, survei rumah tangga di desa-desa sasaran, serta wawancara mendalam dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan fasilitator program. Data dikumpulkan mengenai jenis intervensi (misalnya, jalan desa, irigasi, BUMDes, Puskesmas Pembantu), perubahan indikator kesejahteraan (pendapatan, pendidikan, kesehatan), dan persepsi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KPP telah berhasil meningkatkan infrastruktur dasar dan memicu aktivitas ekonomi lokal. Namun, pembahasan juga mengungkapkan tantangan terkait koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat yang belum optimal, dan keberlanjutan program. Keberhasilan KPP memerlukan perencanaan yang terintegrasi, penguatan kapasitas pemerintah daerah dan desa, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan pembangunan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Â