PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN INFLASI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi dari perspektif ekonomi Islam, yang menawarkan pendekatan holistik dengan mengombinasikan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Berbeda dengan kerangka konvensional yang bertumpu pada manipulasi suku bunga, pendekatan Islam melarang suku bunga dan mengusulkan instrumen alternatif. Dari sisi moneter, peran pemerintah adalah menjaga stabilitas nilai mata uang, idealnya dengan mendasarkannya pada aset riil seperti emas (dinar) dan perak (dirham) atau komoditas lain untuk mencegah penciptaan uang fiat yang berlebihan (seigniorage). Instrumen kebijakan moneter syariah mencakup Statutory Reserve Requirement (SRR), Profit-Sharing Ratio, dan operasi pasar terbuka dengan menggunakan sukuk pemerintah. Dari sisi fiskal, pemerintah berperan aktif dalam mengelola permintaan agregat dan distribusi. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistributif yang otomatis menstabilkan permintaan dengan mentransfer daya beli kepada kelompok berpendapatan rendah yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi. Belanja pemerintah diprioritaskan untuk proyek-proyek produktif yang meningkatkan kapasitas penawaran dalam jangka panjang. Selain itu, pemerintah memiliki peran pengawasan yang krusial melalui institusi hisbah untuk memberantas praktik anti-persaingan di sektor riil, seperti kartel dan penimbunan (ihtikar), yang menjadi sumber utama inflasi dari sisi penawaran (cost-push inflation). Dengan demikian, peran pemerintah dalam Islam adalah menjaga keseimbangan di semua lini—moneter, fiskal, dan pasar riil—untuk mencapai stabilitas harga yang berkeadilan dan berkelanjutan.