PENGAWASAN DIGITAL DAN KEBEBASAN SIPIL: DILEMA KEBIJAKAN DALAM ERA SIBER.

Abstract

Latar belakang masalah ini adalah peningkatan kemampuan pemerintah dan entitas swasta untuk melakukan pengawasan digital massal, yang menimbulkan dilema signifikan antara kebutuhan akan keamanan nasional/publik dan perlindungan kebebasan sipil, seperti privasi dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema kebijakan yang muncul dari pengawasan digital dan dampaknya terhadap kebebasan sipil di era siber. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan komparatif terhadap regulasi pengawasan digital di beberapa negara demokratis dan otoriter, dilengkapi dengan studi kasus pengungkapan pengawasan massal (misalnya, Snowden revelations) dan dampaknya terhadap masyarakat. Data dikumpulkan mengenai jenis teknologi pengawasan yang digunakan, dasar hukum, dan respons masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang memadai, pengawasan digital dapat mengarah pada pelanggaran privasi yang meluas, pembatasan kebebasan berekspresi karena "chilling effect," dan potensi diskriminasi. Namun, argumen keamanan juga memiliki bobot. Pembahasan menggarisbawahi bahwa keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil adalah tantangan kompleks yang memerlukan dialog berkelanjutan dan kerangka hukum yang transparan. Implikasi utamanya adalah rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan undang-undang yang jelas dan proporsional mengenai pengawasan digital, memastikan akuntabilitas, dan melindungi hak-hak dasar warga negara di tengah kemajuan teknologi, demi menjaga kesejahteraan sosial dan demokrasi.